HAK IBU MENYUSUI DI INDONESIA

Bundas..kayaknya banyak ya tempat kerja yang masih belum memberikan hak2 ibu menyusui kepada pegawai wanitanya atau rumkit yang menolak keinginan kita tuk IMD, rooming in, dan memberikan hanya ASI kpd baby newborn kita. Mungkin kalo jalur kekeluargaan gak mempan, bisa dicoba jalur hukum (jiahhh serius bgt yak :D). Tapi just in case kaaan kalo2 emang perlu ditempuh knp enggak....^^

(sumber : http://aimi-asi.org/2011/08/hak-ibu-menyusui-di-indonesia/)

Pernahkah ibu ditolak suatu sarana pelayanan kesehatan ketika menginginkan pelaksanaan IMD atau rawat gabung sehabis kelahiran? Atau sedari awal mencampur ASI dan makanan/minuman lainnya dengan alasan hendak masuk kerja dan tidak memungkinan meneruskan pemberian ASI secara
eksklusif? Atau dilarang memerah ASI selama jam kerja oleh atasan ibu?

Bila ya, mungkin hal tersebut terjadi karena ibu maupun pihak lainnya belum mengetahui bahwa sebenarnya hak-hak ibu untuk menyusui dilindungi oleh Negara. Untuk itu, tulisan ini akan mengulas apa sajakah hak-hak ibu menyusui yang dilindungi oleh Negara. Agar lebih jelas, hak-hak tersebut akan dijabarkan berdasarkan tahap-tahap setelah kelahiran bayi.

1. Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2007. Sebelumnya sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 450/MENKES/SK/VI/2004 tentang Pemberian ASI Secara eksklusif di Indonesia (“KEPMENKES 450”), para ibu yang baru melahirkan baru dapat menyusui bayinya 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Dengan mulai diterapkannya IMD sejak 2007, bayi lah yang aktif menyusu dan bayi dibiarkan di atas dada ibu selama minimal 1 jam.

Permohonan ibu pada pihak rumah sakit untuk melaksanakan IMD tak jarang mendapatkan penolakan, berbagai alasan baik teknis maupun non teknis dikemukakan. Sesungguhnya, bila ibu dan bayi dalam keadaan stabil, IMD seharusnya dapat dilaksanakan. Secara mendasar, hak ibu untuk meminta IMD dilindungi oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”
Menyadari pentingnya IMD, beberapa daerah telah secara resmi menerapkan pelaksanaan IMD melalui peraturan daerah mereka, diantaranya:

• Peraturan Daerah Kabutapaten Klaten No. 7/2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif.
• Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 435/2008 tentang Pemberian ASI Secara Dini (Inisiasi Menyusu
  Dini) bagi Ibu Melahirkan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
• Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 6 /2010 tentang Air Susu Ibu Eksklusif

2. Rawat gabung.

Kunci lain keberhasilan menyusui setelah dilaksanakan IMD adalah rawat gabung, dimana bayi berada dalam jangkauan ibu selama 24 jam dan tidak ditempatkan pada kamar bayi. Pelaksanaan rawat gabung merupakan langkah ke-7 dari 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui berdasarkan Kepmenkes 450 yang berbunyi:
”melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari”

3. ASI Eksklusif selama 6 bulan

Untuk mendukung pemberian ASI eksklusif di Indonesia, pada tahun 1990 pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Peningkatan Pemberian ASI (PP-ASI) yang salah satu tujuannya adalah untuk membudayakan perilaku menyusui secara eksklusif kepada bayi dari lahir sampai dengan berumur 4 bulan. Pada tahun 2004, sesuai dengan anjuran badan kesehatan dunia (WHO), pemberian ASI Eksklusif ditingkatkan menjadi 6 bulan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 450/MENKES/SK/VI/2004 tahun 2004.

Berbagai peraturan yang mendukung pemberian ASI eksklusif 6 bulan diantaranya:

• Kepmenkes 450/2004: Menetapkan asi eksklusif di Indonesia selama 6 bulan dan dianjurkan dilanjutkan sampai dengan anak berusia 2 tahun atau lebih dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai
  
• Pasal 128 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) secara jelas menyatakan bahwa:
  1. setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis 
  2. selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus

Bahkan, berdasarkan UU Kesehatan ini, selama program ASI Eksklusif, para elemen masyarakat harus mendukung ibu dengan memberikan waktu dan fasilitas khusus, bila hal ini tidak dilaksanakan maka para pihak yang menghalangi para ibu memberikan ASI Eksklusif dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 200 UU Kesehatan.

. 4. Pemberian MPASI berkualitas dan ASI diteruskan 2 tahun atau lebih

Pemberian MPASI berkualitas setelah lulus ASI Eklusif selama 6 bulan juga diatur oleh peraturan perundangan Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 128 UU Kesehatan:

“Yang dimaksud dengan “pemberian air susu ibu ekslusif” dalam ketentuan ini adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan, dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.”

BAGAIMANA DENGAN IBU MENYUSUI YANG KEMBALI BEKERJA?


Untuk menjamin agar hak ibu menyusui terlaksana, Negara pun memberikan kewajiban kepada elemen masyarakat agar mendukung ibu menyusui. Bentuk dukungan tersebut dengan memberikan waktu dan fasilitas yang layak bagi ibu untuk menyusui bayinya.

Berbagai fasilitas umum, sarana kesehatan maupun perkantoran diwajibkan untuk menyediakan ruang menyusui, sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan berikut:

• Pasal 22 Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak: “Negara & pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak“. Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa sarana dan prasarana itu salah satunya adalah ruang menyusui,
• Pasal 128 UU Kesehatan:

(2) selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah,pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh  dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus (3) penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum

•  
  • Dalam Undang-undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit:


Pasal 10
(1) Bangunan Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan

(2) Bangunan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ruang:

n. ruang menyusui

  Pasal 29

(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

• sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain menyusui, anak-anak, lanjut usia.

Khusus untuk ibu menyusui yang kembali bekerja, Negara menjamin hak ibu bekerja agar dapat terus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Walaupun cuti melahirkan di Indonesia yang hanya 3 bulan, namun Negara menyatakan bahwa ibu bekerja dapat terus memberikan asi kepada anaknya dengan memerah dan menyusui selama jam kerja.Lebih lengkapnya berikut adalah berbagai peraturan perundangan yang mengatur hal tersebut:

• Pasal 83 Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan
“
Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi
kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus
dilakukan selama waktu kerja”

• Pasal 128 UU Kesehatan:
  1. setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis
  2. selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah,
     pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh
     dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus
  3. penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum

• Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No.48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/ PB/XII/2008 tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.

Tujuan peraturan bersama ini:

1. memberi kesempatan kepada pekerja/buruh perempuan untuk memberikan atau memerah asi selama waktu kerja dan menyimpan asi perah untuk diberikan kepada anaknya
   
2. memenuhi hak pekerja/buruh perempuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anaknya
3. memenuhi hak anak untuk mendapatkan asi guna meningkatkan gizi dan kekebalan anak dan
4. meningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

• Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 49/1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita". Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa yang disebut dengan “perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi” adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.


Diaturnya hak-hak ibu menyusui dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya peduli dan menyadari akan pentingnya pemberian ASI untuk kebaikan generasi bangsa. Namun demikian, memang beberapa dari peraturan peraturan tersebut belumtersosialisasikan dengan baik, dan ini adalah salah satu pekerjaan rumah selanjutnya bagi pemerintah.


Sebagai elemen masyarakat, tidak ada salahnya kita turut membantu mensosialisasikan peraturan-peraturan tersebut, agar lebih banyak ibu menyusui yang mengetahui bahwa hak-haknya dilindungi oleh Negara, sehingga menguatkan tekad para ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan pemberian ASI diteruskan hingga 2 tahun atau lebih.